Heyugo Girl

Artikel Kecantikan Gaya Hidup Tips Sehat

Wakil Presiden Maruf Amin menyebut pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Salah satunya yakni soal karantina wilayah. "Dalam rapat, bisa kemungkinan menerapkan karantina wilayah terbatas berbasis kelurahan," ujar Maruf Amin dalam teleconference, Selasa (31/3/2020).

Menurut Maruf Amin, karantina wilayah di tingkat kelurahan guna mengantisipasi penyebaran covid 19 di setiap desa. "Sesuai dengan apa yang diumumkan (Presiden Joko Widodo), skema yang kita pakai adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB)" ujarnya Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tersebut, skenario atau skema ini dapat dilakukan untuk menghambat penularan dari satu daerah ke daerah lain.

"Maka ada langkah langkah yang lebih intensif, bagaimana melakukan penanganan itu, termasuk ada penanganan untuk menghambat pergerakan, arus dari satu daerah ke daerah yang lain," katanya. Pemerintah daerah, dikatakan Maruf Amin, perlu turun tangan mengawal dan melakukan inisiatif pencegahan penularan virus corona. "Kalau nanti ada yang datang ke daerah maupun menanggulangi dampak yang terjadi di daerah," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait penyebaran Virus Corona di Indonesia. Dalam menghadapinya, pemerintah memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bukan karantina wilayah atau lockdown. "Untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala besar atau PSBB," kata Presiden dalam konferensi pers, Selasa, (31/3/2020). Berdasarkan Undang undang, PSBB tersebut ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona dan kepala daerah. Adapun dasar hukumnya adalah Undang undang nomor 6 tahun 2019 tentang kekarantinaan kesehatan.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah telah menerbitkan PP sebagai aturan pelaksanaan Undang undang tersebut. "Serta Keppres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan UU tersebut," katanya.

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *