Sebagai wujud kepedulian sesama terkait mewabahnya covid 19 di Riau, seluruh anggota Dewan dari PKS diharuskan memotong gaji. Pemotongan penghasilan ini dilakukan untuk membantu meringankan tenaga medis dan masyarakat dalam menghadapi bencana ini. Di Riau sendiri PKS sudah mulai menerapkan itu, 30 persen dari gaji mereka disumbangkan untuk keperluan penanggulangan bencana akibat penyebaran covid 19.
Fraksi juga berinisiatif membantu dengan iuran tambahan yang dipotong juga dari gaji untuk membiayai aksi sosial peduli bencana nasional covid 19 ini, seperti membagikan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis. "Kalau dihitung total potongan dewan provinsi PKS baik yang rutin dan insidentil dan sumbangan lainnya itu hampir 50 persen dari total penghasilan," ujar Markarius. Menurut Markarius semua kader menyambut dengan senang, kebijakan dari partai tersebut. Karena selama ini juga anggota Dewan di PKS sudah terbiasa dengan kegiatan sosial seperti itu.
"Kami dengan senang hati lakukan ini sebagai bentuk empati kepada konstituen, masyarakat dan bangsa kita," jelas Markarius. Sebelumnya, Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau melakukan silaturahim mendistribusikan bantuan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Riau berupa masker N95 dan hand sanitizer, di Kantor IDI Jalan Pelangi Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Fraksi PKS DPRD Riau yang diwakili Markarius Anwar, dan Arnita Sari juga datang bersama Ketua Umum PKS Riau Hendry Munief dan beberapa pengurus lainnya.
Kedatangan rombongan fraksi dan DPW PKS langsung disambut oleh ketua IDI Riau Zul Asdi, serta pengurus IDI lainnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua IDI Riau tidak menyia nyiakan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada Markarius Anwar dan Arnita Sari. Dikatakannya, bahwa tenaga medis di Riau saat ini sangat membutuhkan Alat Pelindung Diri. "Kami sangat prihatin, petugas medis kita hanya menggunakan APD seadanya, misalnya hanya memanfaatkan jas hujan, masker juga sangat terbatas sekali," ujar Zul Asdi.
Menanggapi hal tersebut, Markarius Anwar mengatakan masukan dari IDI sangat dibutuhkan, karena IDI merupakan lembaga yang diisi oleh orang orang yang profesional dibidang kedokteran. Mengenai kelangkaan APD yang disampaikan IDI, menurutnya memang butuh adanya pendekatan kebijakan yang perlu dilakukan segera. "InsyaAllah kami (fraksi PKS) akan mendorong pemerintah supaya sesegera mungkin menyediakan APD, seperti masker dan lainnya. Pemerintah harus mengontrol, jika ada orang orang menimbun masker dan lainnya harus ditindak secepatnya," ujar Markarius Anwar.
